INDRAMAYU, PJN Media. – Kabupaten Indramayu dikenal sebagai salah satu kantong terbesar Pekerja Migran Indonesia (PMI). Namun, sebuah anomali ekonomi masih menghantui: banyak PMI yang telah bekerja bertahun-tahun di luar negeri justru kembali ke tanah air dalam kondisi ekonomi yang tetap sulit.

Menanggapi hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon bersama Pemerintah Kabupaten Indramayu meluncurkan program penguatan literasi dan inklusi keuangan. Tujuannya tegas, yakni memutus rantai kemiskinan struktural yang sering menjerat para pahlawan devisa ini.

Tiga Penyebab Utama Kegagalan Finansial PMI

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, mengungkapkan bahwa penghasilan stabil di luar negeri seringkali tidak terkonversi menjadi ketahanan ekonomi keluarga. Berdasarkan catatan OJK, ada tiga faktor utama penyebabnya:

1. Gaya Hidup Konsumtif: Remitansi (kiriman uang) seringkali habis untuk kebutuhan non-produktif atau gaya hidup, alih-alih dijadikan modal usaha atau aset.
2. Investasi Bodong & Pinjol Ilegal: PMI kerap menjadi sasaran empuk penipuan investasi dengan imbal hasil tinggi serta jeratan pinjaman online ilegal karena minimnya pengetahuan literasi keuangan.
3. Lemahnya Perencanaan: Tidak adanya target keuangan jangka panjang membuat dana yang terkumpul menguap tanpa sisa saat masa kontrak kerja berakhir.

“Edukasi harus ditekankan pada kehati-hatian terhadap penawaran investasi tanpa risiko yang seringkali berujung pada kerugian finansial,” tegas Agus Muntholib dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).

Inklusi Keuangan: Dari Rekening Bank hingga Tabungan Berjangka

OJK mendorong calon PMI untuk mengenal produk jasa keuangan formal sejak sebelum keberangkatan. Program sinergi ini melibatkan perbankan daerah untuk memastikan PMI memiliki akses terhadap:

• Kepemilikan Rekening Resmi: Memudahkan pengiriman uang secara aman.
• Tabungan Berjangka: Instrumen untuk memastikan uang hasil kerja keras tidak mudah ditarik untuk hal-hal konsumtif.
• Kanal Pengaduan Resmi: Melindungi PMI dari praktik kejahatan keuangan.

Lucky Hakim: PMI Harus Jadi Penggerak Ekonomi Daerah

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menegaskan bahwa perlindungan terhadap PMI tidak boleh berhenti pada aspek ketenagakerjaan saja, tetapi juga perlindungan aset mereka.

“PMI Indramayu diharapkan tidak hanya menjadi penyumbang devisa, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi keluarga dan daerah setelah kembali. Edukasi keuangan adalah kunci agar mereka tidak terjebak dalam siklus berangkat bekerja terus-menerus karena keterpaksaan ekonomi,” ujar Lucky.

Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Pemerintah Kabupaten Indramayu berkomitmen mengubah perilaku keuangan PMI agar lebih produktif dan memiliki ketahanan ekonomi yang kokoh di masa purna penempatan. (Red.)