KARAWANG –PJN Media, Persatuan Jurnalis Nusantara (PJN) resmi melayangkan surat pemberitahuan aksi turun ke jalan menyusul mandeknya penanganan kasus dugaan korupsi Dana Desa 2022-2025 di Kecamatan Banyusari. Eskalasi pergerakan massa ini dipicu oleh buntunya transparansi Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang dalam memproses empat oknum Kepala Desa dan satu mantan Camat yang telah dilaporkan secara resmi sejak awal tahun.

Ketua Umum PJN, Yudhy Elwahyu, yang juga merupakan mahasiswa magister ilmu komunikasi Universitas Paramadina, melontarkan kritik keras terhadap institusi penegak hukum yang dinilai sengaja memperlambat proses keadilan.

“Hukum tidak boleh menjadi benteng perlindungan bagi birokrat korup. Enam bulan kami menunggu Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penanganan Laporan (SP2HP) tanpa kejelasan. Karena jalur administratif diabaikan, kami akan paksa kebenaran itu keluar di jalanan. Saya secara resmi menantang Kasi Intel Kejari Karawang untuk debat terbuka di hadapan massa. Mari kita bedah logika yuridis, proses hukum terduga korupsi!” tegas Yudhy.

Absennya transparansi Kejari Karawang ini jelas menabrak UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Merespons kebisuan tersebut, PJN akan memobilisasi sekitar seribu peserta aksi dengan rincian jadwal pergerakan sebagai berikut:

Langkah ekstra-parlementer ini merupakan kelanjutan dari dua laporan krusial PJN yang sebelumnya dilayangkan pada 11 Maret dan 6 April 2026. Laporan tersebut secara spesifik membidik penyimpangan anggaran yang menyeret Kades Gembongan, Kades Banyuasih, Kades Gempol Kolot, Kades Pamekaran, serta Camat Banyusari periode 2022-2025.

Pergerakan massa ke Lembur Pakuan pada siang harinya menjadi strategi pamungkas PJN untuk memastikan kasus ini mendapat atensi langsung dari pucuk pimpinan wilayah Jawa Barat. PJN memastikan tidak akan mundur selangkah pun hingga supremasi hukum di Karawang ditegakkan tanpa pandang bulu.