BANDUNG, PJN Media. – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi menjalin kesepakatan strategis dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) untuk menghadirkan kemudahan dalam proses pembayaran pajak kendaraan tahunan. Langkah ini diambil guna memotong birokrasi yang berbelit serta meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Melalui kolaborasi ini, warga Jawa Barat diprediksi tidak perlu lagi mengantre panjang di kantor Samsat, karena integrasi sistem digital antara kepolisian dan pemerintah daerah akan diperluas dan dipermudah aksesnya bagi pengguna smartphone.

Transformasi Digital: Bayar Pajak Kendaraan Semakin Praktis

Kesepakatan ini berfokus pada sinkronisasi data dan optimalisasi aplikasi layanan publik. Pihak Korlantas menekankan bahwa validasi pengesahan STNK secara elektronik akan menjadi pilar utama dalam kemudahan ini.

Poin Utama Kesepakatan Korlantas dan Pemprov Jabar:

• Integrasi Sistem Nasional: Menghubungkan database kendaraan Jawa Barat secara lebih efisien dengan sistem Electronic Law Enforcement (ETLE) dan Signal (Samsat Digital Nasional).
• Perluasan Kanal Pembayaran: Penambahan titik akses pembayaran melalui minimarket, aplikasi perbankan, hingga marketplace yang langsung terverifikasi secara real-time.
• Penghapusan Syarat Fisik Tertentu: Upaya penyederhanaan dokumen fisik agar proses verifikasi dapat dilakukan cukup melalui unggahan data digital.

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat menyampaikan bahwa kemudahan akses ini merupakan respons atas tingginya mobilitas masyarakat Jabar. Dengan mempermudah cara bayar pajak, diharapkan angka kendaraan tidak mendaftar ulang (KTMDU) dapat ditekan secara signifikan.

“Kami ingin membayar pajak itu semudah membeli pulsa. Jika aksesnya mudah, maka kesadaran masyarakat akan meningkat, yang pada akhirnya akan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan infrastruktur di Jawa Barat,” ujar perwakilan Pemprov Jabar di Bandung (13/4/2026).

Langkah Taktis Implementasi 2026

Pasca kesepakatan ini, kedua belah pihak akan segera melakukan pembaruan pada infrastruktur IT di seluruh titik Samsat di Jawa Barat. Masyarakat diimbau untuk mulai beralih menggunakan layanan daring guna merasakan efisiensi waktu dan biaya.

Rencana Aksi Pasca Kesepakatan:

1. Sosialisasi Masif: Kampanye penggunaan aplikasi digital kepada masyarakat hingga tingkat kecamatan.
2. Samsat Digital Keliling: Penguatan armada Samsat keliling di titik-titik strategis bagi warga yang masih membutuhkan bantuan asistensi fisik.
3. Insentif Pajak: Diskusi mengenai potensi pemberian insentif atau diskon bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu melalui kanal digital.

Pelayanan Publik yang Lebih Modern dan Transparan

Sinergi antara Korlantas Polri dan Pemprov Jabar menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik berbasis teknologi. Dengan kemudahan bayar pajak tahunan ini, warga Jawa Barat diharapkan dapat memenuhi kewajibannya tanpa merasa terbebani oleh prosedur yang rumit. Inovasi ini menjadi tolok ukur baru bagi daerah lain dalam mengelola administrasi kendaraan bermotor di Indonesia. (Red.)